HUKUM MENJAWAB SALAM MELALUI WA

 

HUKUM MENJAWAB SALAM MELALUI WA

 

Bagaimana hukum menjawab salam melalui tulisan di WA, yang bentuk salamnya jelas yaitu: Assalamualaikum (ucapan salam minimal), bukan askum, dan seterusnya.

Menjawab salam hukumnya wajib, segera saat mendengar ucapan salam atau melihat tulisan salam. Bila salam tersebut ditujukan pada pribadi, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain, dan bila ditujukan pada kelompok atau grup, maka hukumnya fardu kifayah. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhu al-Muhadzab:

 وأما جواب السلام فهو فرص بالاجماع فان كان السلام على واحد فالجواب فرض عين وان كان على جمع فهو فرض كفاية

Adapun menjawab salam via tulisan di wa, bisa dengan ucapan, dan juga bisa dengan balasan tulisan. Jika japri, maka fardu ain, jika melalui grup maka fardu kifayah (bila anggota grup sudah ada yang menjawab, maka sudah gugur bagi yang lainnya). Hal tersebut sebagaimana pernyataan Sayyid Bakri dalam kitab Ia'natut Thalibin:

 أي ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ اوالكتابة فيما ارسل له السلام في كتابة فيلزم الرد اما باللفظ او بالكتابة

 

Read More

Shalat Lihurmatil Waqti

 

 Shalat Lihurmatil Waqti menempati posisi yang sangat penting dan tidak kalah wajib dengan shalat fardhu biasanya, baik dilaksanakan karena kendala media bersuci maupun kendala fisik.

Shalat merupakan ibadah paling sakral dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang sangat detail. Di antara kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan shalat adalah harus suci dari hadats kecil dan besar, menutup aurat, dilakukan di tempat yang suci, dan menghadap kiblat. Setelah semua itu terpenuhi, baru ia diperbolehkan mulai melakukan shalat. Namun, shalat yang dilakukan tidak sekadar gerakan biasa dan bacaan biasa pula, ia harus melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan ketentuan shalat, dan membaca beberapa bacaan yang sudah menjadi ketentuannya.

Semua ketentuan di atas, wajib dipenuhi sebelum melakukan shalat. Dan, jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka konsekuensinya, shalat yang dilakukan tidak sah. Hanya saja, dalam beberapa keadaan, seseorang diperbolehkan melakukan shalat meski tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Kebolehan ini berlaku apabila dilaksanakan di waktu, tempat, atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan memenuhi sebagian atau semua syarat sah dan rukun shalat. Dalam literatur kitab fiqih dikenal dengan istilah shalat Lihurmatil Waqti (shalat untuk menghormati waktu). Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu.

Definisi dan Dalil Shalat Lihurmatil Waqti
Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarhil Muhadzdzab shalat Lihurmatil Waqti adalah
(1) shalat yang dilakukan ketika tidak menemukan dua media bersuci, yaitu air dan debu, sedangkan waktu shalat sudah masuk, atau bisa juga diartikan sebagai
(2) shalat yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna disebabkan tidak memenuhi syarat dan rukun shalat. Shalat ini dilakukan dalam rangka menghormati waktu shalat.
(Imam Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, Majmu Syarhil Muhadzdzab, [Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1998], juz 1, h. 392).

Imam al-Qulyubi (w. 1069 H/1658 M), dalam satu masterpiece-nya menyampaikan salah satu riwayat yang menjadi dalil di balik diwajibkannya shalat bagi orang-orang yang tidak menemukan media bersuci, atau tidak bisa menyempurnakan rukun dan syarat sahnya shalat. Sayyidah Aisyah menyampaikan sebuah hadits sebagaimana yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim:

رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ

Artinya, “Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa ia pernah meminjam kalung pada Asma’. Kemudian (kalung itu) hilang, maka Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk mencarinya. (Setelah kalung itu ditemukan) datanglah waktu shalat sedangkan ia dalam keadaan tidak mempunyai wudhu dan tidak menemukan air (untuk berwudhu), akhirnya mereka pun mengerjakan shalat (tanpa wudhu). Setelah kejadian itu, Allah menurunkan ayat tayamum.” (Imam Ahmad Salamah al-Qulyubi, Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah, [Bairut: Darul Fikr, 2002], juz 1, h. 110).

Menurut Alhafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, hadits di atas menjadi dalil diwajibkannya shalat bagi orang-orang yang tidak menemukan media bersuci, baik air ataupun debu. Sebab, sahabat Nabi saat itu melakukan shalat karena mereka meyakini bahwa shalat tetap wajib sekali pun dalam keadaan tidak mempunyai wudhu. Dan juga, jika seandainya semua ini terlarang, maka sudah pasti Rasulullah akan mengingkarinya. Pendapat ini merupakan pendapat ulama mazhab Syafi’i, Imam Ahmad, mayoritas ahli hadits, dan kebanyakan ulama mazhab Maliki (Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Sayarah Sahihil Bukhari, [Bairut: Darul Ma’rifah, 1998], juz 1, h. 440).

Sebab-Sebab yang Membolehkannya
Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab seseorang melaksanakan shalat Lihurmatil Waqti. Faktor-faktor itu bisa disimpulkan menjadi empat bagian:

Tidak menemukan sarana untuk bersuci, baik berupa air atau debu. Dan, dalam literatur kitab fiqih dikenal dengan istilah fâqiduth thahûraini.
Dalam perjalanan, sekira jika turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat akan tertinggal dari rombongannya, atau khawatir hartanya dicuri orang lain. Hal ini bisa terjadi dalam perjalanan dengan kendaraan seperti bus, kapal, kereta api, pesawat, dan lainnya.
Shalat dalam keadaan najis dan tidak ada debu untuk menghilangkannya, sementara air yang ada sangat dibutuhkan orang-orang yang bersamanya saat dahaga.
Orang yang sedang disalib (termasuk dipasung atau diikat, red), berada di perahu, dan orang sakit yang tidak bisa mengambil air, atau bisa mengambil namun tidak bisa melakukan wudhu.

Shalat Lihurmati Waqti adalah ibadah yang sah dan menggugurkan kewajiban saat itu. Artinya, seandainya setelah melakukan shalat seseorang meninggal dunia maka dirinya tidak dihukumi meninggalkan shalat dan tidak dianggap maksiat. Meski demikian, shalat yang dilakukan karena empat faktor di atas, menurut ulama mazhab Syafi’i, wajib mengulangi shalatnya. Sebab, shalat itu hanyalah sarana untuk menghormati waktu shalat yang sudah masuk, bukan sepenuhnya menghilangkan kewajiban shalatnya (Wazaratul Auqaf wasy Syu’un Islamiah, Mausu’ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, [Kuwait: Dar as-Shafwah, 1984], juz 14, h. 273).

Niat dan Teknis Pelaksanaannya
Sebagaimana penjelasan di atas, semua syarat sah dan rukun-rukun shalat wajib dipenuhi ketika melakukannya, seperti bersuci, menghadap kiblat, dan memenuhi rukun-rukun shalat. Namun, dalam keadaan yang tak memungkinkan syarat sah dan rukun dilaksanakan secara sempurna, syariat Islam (fiqih) memberikan dispensasi bagi umat Islam untuk melakukan melakukannya sesuai kemampuan. Dalam konteks inilah shalat Lihurmatil Waqti disyariatkan.

Adapun lafal niat shalat Lihurmatil Waqti untuk shalat Zuhur, yaitu:

أُصَلِّيْ فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallî fardladh dhuhri arba’a raka’âtin lihurmatil waqti lillâhi ta’âla
Artinya, “Saya niat shalat Zuhur empat rakaat sebab menghormat waktu karena Allah ta’ala.”

Begitupun dengan lafal niat shalat Lihurmatil Waqti untuk shalat Ashar, Maghrib, Isya’, dan Subuh. Hanya perlu mengubah lafal nama shalat dan jumlah rakaatnya. Pelafalan niat berstatus sunnah. Yang wajib adalah niat dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram.

Sedangkan teknisnya, jika memungkinkan untuk berdiri, maka berdiri, kemudian melakukan ruku’ dan sujud sebagaimana mestinya dan diakhiri dengan salam. Namun, jika tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan cara duduk serta tidak bisa melakukan ruku’ dan sujud sebagaimana ketentuannya, maka teknis yang tepat ketika ruku’ adalah menundukkan kepalanya, setelah itu i’tidal, kemudian sujud dengan menundukkan kepala lagi lebih rendah daripada praktik saat ruku’.

Shalat Lihurmatil Waqti pada umumnya terjadi ketika sedang bepergian, misalnya saat menaiki kendaraan; bus, kereta, kapal dan lainnya. Bagaimana teknisnya? Mari bahas pelan-pelan.

Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf dalam kitab Taqriratus Sadidah menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang menaiki kendaraan, seperti bus, kereta api, dan perahu wajib untuk menyempurnakan ruku’ dan sujudnya, serta wajib menghadap kiblat dalam semua shalatnya. Tentu saja kewajiban ini berlaku bila kondisi memungkinkan untuk melakukan semuanya. Jika tidak memungkinkan maka boleh baginya melakukan shalat sebagaimana yang ia bisa.

Begitu juga orang yang sedang bepergian dengan menaiki pesawat. Jika ia tidak mampu untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya sebelum naik ke pesawat (take off) atau setelah mendaratnya pesawat (landing), wajib baginya shalat di dalam pesawat dengan cara ruku’ dan sujud secara sempurna, serta wajib pula menghadap kiblat, jika hal itu memungkinkan. Jika tidak, boleh baginya melakukan shalat sebagaimana yang ia bisa (Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, Taqriratus Sadidah, [Darul Minhaj, Damaskus, 2005], h. 201).

Pembagian Fâqiduth Thahûraini
Seperti disebutkan, ada empat sebab dilaksanakannya shalat Lihurmatil Waqti, di antaranya lantaran sakit yang membuat seseorang tidak bisa melakukan wudhu dan tayamum. Ia harus melakukan shalat Lihurmatil Waqti semampunya meski tanpa bersuci. Penyebab lainnya adalah tidak adanya media bersuci, yakni air dan debu (fâqiduth thahûraini). Kasus yang kedua ini lebih sering terjadi serta lebih banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqih.

Fâqiduth thahûraini terbagi menjadi dua bagian, (1) fâqiduth thahûraini tanpa hadats besar dan (2) fâqiduth thahûraini disertai hadats besar. Fâqiduth thahûraini yang pertama harus membaca bacaan yang menjadi rukun dalam shalat, seperti surat takbiratul ihram, surat al-Fatihah, shalawat, dan salam yang pertama. Juga, diperbolehkan baginya untuk membaca bacaan-bacaan sunnah dalam shalat, seperti membaca surat pendek setelah membaca al-Fatihah dan bacaan sunnah lainnya.

Sedangkan fâqiduth thahûraini yang kedua tidak diperbolehkan menambah bacaan-bacaan sunnah. Ia hanya diperbolehkan membaca bacaan wajibnya saja, seperti yang telah disebutkan. Semua ini bisa terjadi apabila seseorang dalam keadaan hadats besar, dan tidak menemukan dua alat bersuci; air dan debu, sedangkan waktu shalat sudah masuk. Saat itu, tidak memungkinkan baginya untuk mencari alat bersuci (Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, [Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1992], juz 4, h. 174).

Menurut Syekh Musthafa al-Bugha, fâqiduth thahûraini bisa terjadi disebabkan beberapa keadaan, yaitu:

Orang yang dipenjara, dipasung sehingga tidak bisa bergerak dan tidak bisa wudhu dan tayamum.
Orang sakit yang badannya dijejali selang infus atau peralatan medis lainnya, yang jika dilepas akan membahayakan keselamatan dirinya.
Dalam kendaraan, seperti pesawat, tidak bisa bersuci dan tidak ada media bersuci (air dan debu). Atau ada, tapi tidak bisa melakukan shalat dengan sempurna. Seperti tidak bisa menghadap kiblat, tidak sempurna ruku’ dan sujudnya. (Syekh Musthafa al-Bugha, Fiqhul Ibadat, [Darul Musthafa, Damaskus, 2018], h. 170).
 
Tiga keadaan di atas, diwajibkan untuk melakukan shalat Lihurmatil Waqti. Ia harus mengerjakan shalat sebagaimana yang ia mampu. Jika masih mampu untuk mengerjakan rukun-rukunnya, maka harus dikerjakan, namun jika tidak bisa, maka shalat semampunya. Syariat Islam (fiqih) menoleransinya disebabkan keadaannya yang tidak memungkinkan.

Waktu Shalat Lihurmatil Waqti
Shalat Lihurmatil Waqti mempunyai waktu sebagaimana waktu shalat wajib yang sedang dihadapi. Misalnya, shalat Lihurmatil Waqti pada waktu Zuhur, maka waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan shalat Lihurmatil Waqti adalah semua waktu Zuhur. Namun, waktu yang dibenarkan untuk melakukan shalat yang satu ini di awal atau justru di akhir waktu?

Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa shalat Lihurmatil Waqti dilaksanakan pada akhir waktu. Sebab, jika dilakukan pada awal waktu, masih ada kemungkinan untuk menemukan sarana bersuci (air dan debu). Hal itu bisa terbukti dengan sampainya tujuan (ketika sedang bepergian), atau berhentinya kendaraan. Ketika tujuan sudah sampai, atau pada pertengahan waktu kendaraannya berhenti, dan saat berhenti menemukan air, maka ia harus melakukan shalat dengan sempurna, meski sebelumnya sudah melakukan shalat Lihurmatil Waqti.

Oleh karenanya, menurut Syekh Nawawi Banten, shalat Lihurmatil Waqti hendaknya dilakukan pada akhir waktu shalat. Kecuali, harapan untuk bisa melakukan shalat dengan sempurna sudah tidak ada meski di akhir waktu, maka dalam hal ini, diperbolehkan baginya melakukan shalat Lihurmatil Waqti di awal waktu shalat. Misalnya, perjalanannya masih sangat jauh dan kendaraan yang ditumpangi tidak akan berhenti, atau dalam keadaan sakit yang sudah tidak bisa menyempurnakan syarat dan rukun shalat. (Syekh Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, [Bairut: Darul Fikr, 2000], halaman 32).

Perihal Kewajiban Mengulangi Shalat
Shalat Lihurmatil Waqti yang dilakukan dalam kendaraan seperti bus, kereta, kapal, dan pesawat, setidaknya bisa dibagi menjadi dua bagian: (1) dilakukan dengan menyempurnakan ruku’, sujud, dan menghadap kiblat (2) dilakukan tanpa menyempurnakan ruku’, sujud, dan tidak menghadap kiblat.

Untuk praktik yang pertama, tidak diwajibkan bagi orang yang bepergian menggunakan bus, kereta dan kapal untuk mengulang (i‘âdah) shalat yang dilakukan dengan cara demikian, namun diwajibkan bagi orang yang menaiki pesawat sebab posisi pesawat tidak menetap (tidak bersentuhan) di atas tanah.

Sedangkan untuk praktik shalat yang kedua, para ulama sepakat tanpa terjadi perbedaan pendapat bahwa wajib hukumnya mengulang shalatnya (Habib Hasan al-Kaf, Taqriratus Sadidah, 2005, halaman 202).

Kewajiban mengulang shalat juga berlaku bagi tiap shalat Lihurmatil Waqti yang tidak memenuhi poin rukun atau syarat sah lainnya secara sempurna, semisal dilakukan dengan membawa najis atau dalam kondisi berhadats (tanpa wudhu atau tayamum).

Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir mengatakan bahwa ada dua kondisi kapan shalat i’adah itu dilakukan. Pertama, dilakukan ketika menemukan air, bukan debu. Hal ini bagi orang yang melakukan shalat Lihurmatil Waqti disebabkan tidak adanya media bersuci: air dan debu. Seperti dalam keadaan musafir, atau mukim namun tidak menemukan dua media bersuci tersebut.

Kedua, dilakukan ketika sembuh atau alasan lainnya. Hal ini bagi orang yang melakukan shalat Lihurmatil Waqti disebabkan sakit dan tidak bisa melakukan shalat wajib dengan menyempurnakan syarat sah dan rukunnya. (Syekh Abul Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir lil Mawardi, [Bairut: Darul Fikr, 1997], juz 1, h. 499).

Adapun teknis shalat I’adah adalah sebagaimana shalat biasa, dengan niat yang sama. Ia hanya mengulanginya kembali, tanpa ada perubahan, mulai dari niat, bacaan, dan gerakan-gerakan shalat (Syekh Abu Bakar Syata ad-Dimyathi, I’anatut Thalibin, [Maktabah Surabaya, 2006], juz 2, h. 11). Hal ini berlaku baik shalat I’adah itu dilaksanakan di luar waktu shalatnya (qadha’) maupun masih dalam waktunya (ada’).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa shalat Lihurmatil Waqti menempati posisi yang sangat penting dan tidak kalah wajib dengan shalat fardhu biasanya, baik dilaksanakan (1) karena kendala media bersuci (tak ada air dan debu sehingga masih dalam kondisi najis atau berhadats) ataupun (2) karena kendala fisik (dipasung, perjalanan di kendaraan umum, atau desakan situasi sehingga tak mampu ruku’, sujud, menghadap kiblat, atau bersuci sebagaimana mestinya). Shalat dilakukan dengan sepenuh mungkin syarat dan rukunnya, tidak asal-asalan, dan syariat memberi toleransi pada syarat dan rukun yang memberatkan atau bahkan mustahil dilakukan secara sempurna.

Meski tetap wajib mengulang, shalat Lihurmatil Waqti sudah membebaskan seseorang dari perbuatan maksiat meninggalkan shalat. Sebagaimana penjelasan awal, jika seandainya setelah melakukan shalat Lihurmatil Waqti ia meninggal maka ia tidak dianggap sebagai hamba yang meninggalkan shalat.

Wallahu a’lam bis shawab.

Read More

HUKUM REBONDING DAN KRITING RAMBUT

 

 HUKUM REBONDING DAN KRITING RAMBUT

KERANGKA ANALISIS MASALAH
Tidak setiap manusia dianugerahi penampilan dan fisik yang indah, menarik dan sempurna. Disisi lain, ada naluri dalam diri setiap manusia untuk terlihat menarik dihadapan orang lain. Hal ini menyebabkan berkembangnya berbagai macam bentuk perawatan kecantikan kulit dan rambut.
Rebonding adalah salah satu cara meluruskan rambut melalui proses kimiawi agar rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah.
Dalam sebagian praktek, helai rambut yang terkena perlakuan rebonding akan terlihat lurus secara permanen, dan tidak bisa pulih seperti sedia kala. Karena sebenarnya bagian rambut tersebut telah rusak. Rambut yang pulih seperti aslinya adalah rambut baru yang muncul menggantikan yang telah rusak.
Dalam kenyataannya, metode pelurusan rambut atau yang dikenal luas dengan rebonding variatif. Ada yang dengan merubah struktur ikatan protein rambut melalui memutuskan ikatan asam amino cystine yang menyebabkan rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volume saja. Daya tahannyapun bervariasi mulai 2 minggu hingga 10 bulan.

PERTANYAAN
Bagaimana hukum melakukan rebonding dan pengeritingan rambut?

JAWABAN
Hukum merebonding dan pengeritingan rambut hukumnya haram, kecuali bagi wanita yang sudah bersuami dengan syarat ada idzn az-zauj (seizin suami).

REFERENSI

١. روضة الطالبين وعمدة المفتين ,1/276
فَرْعٌ:
وَصْلُ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجِسٍ، أَوْ بِشَعْرٍ آدَمِيٍّ، حَرَامٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِكَرَامَتِهِ، بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَغَيْرُهُ. وَسَوَاءٌ فِي هَذَيْنِ الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُهَا، وَأَمَّا الشَّعْرُ الطَّاهِرُ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا سَيِّدٍ، حَرُمَ الْوَصْلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَلَى الثَّانِي: يُكْرَهُ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: إِنْ وَصَلَتْ بِإِذْنِهِ جَازَ، وَإِلَّا حَرُمَ. وَالثَّانِي: يُحَرَّمُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا تَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ، فَإِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً مِنَ الزَّوْجِ أَوِ السَّيِّدِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا، وَفَعَلَتْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَجَائِزٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ كَالْوَصْلِ.
وَأَمَّا الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ فَأَلْحَقُوهُ بِالتَّحْمِيرِ.
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَيَقْرُبُ مِنْهُ تَجْعِيدُ الشَّعْرِ، وَلَا بَأْسَ بِتَصْفِيفِ الطُّرَرِ وَتَسْوِيَةِ الْأَصْدَاغِ.

٢. وحواشي الشرواني والعبادي، ١٢٨/٢
فُرُوعٌ) وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ وَيَجُوزُ رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَوَشْرُ أَسْنَانِهَا، وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ وَالتَّنْمِيصُ، وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبُ الْمُحَسَّنُ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزَيُّنِهَا لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ جَرَى فِي التَّحْقِيقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا -الى أن قال- هَلْ يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ يَحْرُمُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهَا تَجُرُّ بِهِ الرِّيبَةَ عَلَى نَفْسِهَا

٣. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٤٠٠/٣
(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا أَيْ أَحْرَمَ وَقَدْ لَبَّدَ شَعْرَ رَأْسِهِ)
أَيْ جَعَلَ فِيهِ شَيْئًا نَحْوَ الصَّمْغِ لِيَجْتَمِعَ شَعْرُهُ لِئَلَّا يَتَشَعَّثَ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ يَقَعَ فِيهِ الْقَمْلُ

٤. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ص ٣٧٧-٣٨٨
قَالَ الطَّبَرِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ الْتِمَاسَ الْحُسْنِ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةَ الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيلُ مَا بَيْنَهُمَا تَوَهُّمُ الْبَلَجَ أَوْ عَكْسَهُ وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ فَتَقْلَعُهَا أَوْ طَوِيلَةٌ فَتَقْطَعُ مِنْهَا أَوْ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَتُزِيلُهَا بِالنَّتْفِ وَمَنْ يَكُونُ شَعْرُهَا قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتُطَوِّلُهُ أَوْ تُغَزِّرُهُ بِشَعْرِ غَيْرِهَا فَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ أَوْ طَوِيلَةٌ تُعِيقُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ كَالْمَرْأَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنَ النِّمَاصِ مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ

Sumber: Buku “Maslakul muridin”

Read More

Puasa Qodho Disuguhi Makan

 Puasa Qodho Disuguhi Makan
----------------------

Bolehkah batalkan puasa Qodho Ramadhan karena disuguhi makanan ...❓
    
                        --<>--<>--<>--<>--

*وقوله في صوم نفل: خرج به الفرض كنذر مطلق وقضاء ما فات من رمضان فيحرم الخروج منه ولو توسع وقته
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/416]

Ucapan pengarang Fathul Mu'in [di dalam puasa Sunnah] dengannya dikecualikan puasa Fardhu, seperti puasa Nadzar Mutlak dan qodho puasa yang terlewat saat Romadhon. Maka haramlah keluar (membatalkan) puasa wajib meskipun waktunya luas.

Read More

HUKUM TALAK YANG DIGANTUNGKAN

 

HUKUM TALAK YANG DIGANTUNGKAN

1. Fathul Qorib al-Mujib – Imam Abu Syuja’

    ويصحّ الطلاق مُعلَّقًا بشرطٍ مستقبلٍ، كقوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق.

📖 Fathul Qarib, Bab Thalaq

Artinya:
Talak sah jika digantungkan pada syarat di masa depan, seperti perkataannya: “Jika kamu masuk rumah, maka kamu tertalak.”
2. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fathil Qarib

    قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق — هذا من التعليق بشرط مستقبل، وهو جائز، ويقع عند تحقق الشرط.

📖 Hasyiyah al-Bajuri, Juz 2, Hal. 123

Artinya:
Lafaz “Jika engkau masuk rumah maka engkau tertalak” termasuk bentuk taklik dengan syarat masa depan, dan hal ini dibolehkan. Talak terjadi ketika syarat itu terpenuhi.
3. Kifayatul Akhyar – Imam Taqiyuddin al-Husaini

    ويصح تعليقه على شرط مستقبل، كقوله: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق.

📖 Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar, Bab Thalaq

Artinya:
Talak sah jika digantungkan pada suatu syarat di masa mendatang, seperti: "Jika kamu melakukan ini, maka kamu tertalak.

Read More

STATUS PERWALIAN DAN NASAB ANAK ZINA

 STATUS PERWALIAN DAN NASAB ANAK ZINA



Status anak yang dilahirkan diperinci sebagai berikut :

1.Jika dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikahnya, maka ada dua keadaan

2.Jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah akad nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami, berarti berlaku baginya hukum-hukum anak seperti hukum waris dll. Karena itu suami diharamkan meli’an istrinya atau meniadakan nasab anak tersebut darinya (tidak mengakui sebagai anaknya).

3.Jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri bahkan wajib bagi suami meli’an dengan meniadakan nasab anak darinya (tidak mengakui sebagai anaknya). Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hak waris kepada anak.

4.Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk meli’an istrinya. Bagi anak tidak berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab-sebab yang mendukung hubungan nasab.

Ini berlaku bagi anak yang dilahirkan laki-laki ataupun perempuan. Berarti bapak sebagai wali dalam menikahkan anak perempuannya jika diakui nasabnya dan hakim sebagai walinya jika tidak diakui nasabnya.

Perlu diperhatikan, walaupun status anak tidak bisa dinisbatkan kepada suami, tetap dinyatakan mahram baginya dikarenakan dia menjadi suami ibunya yang melahirkannya (bapak tiri) jika telah berhubungan badan dengan ibu yang melahirkannya.

CATATAN : Perempuan yang hamil di luar nikah jika dinikahkan dengan laki-laki yang berhubungan badan dengannya atau yang lainnya dengan tujuan menutupi aib pelaku atau menjadi ayah dari anak dalam kandungan, maka haram hukumnya dan wajib bagi penguasa membatalkan acara itu. Bagi yang menghalalkan acara itu dengan tujuan tersebut di atas, dihukumi keluar dari agama islam dan dinyatakan murtad (haram dishalati jika meninggal, dan tidak dikubur dimakam islam) karena adanya penipuan nasab dengan berkedok agama sehingga mengakui bayi yang lahir sebagai anaknya padahal diluar nikah, mendapatkan warisan padahal sebenarnya bukan dzawil furudh, menjadi wali nikah jika yang lahir perempuan padahal bukan menjadi ayahnya yang sebenarnya (berarti nikahnya tidak sah), atau anak yang lahir menjadi wali nikah dari keluarga laki-laki yang mengawini ibunya, bersentuhan kulit dengan saudara perempuan laki-laki itu dengan berkeyakinan tidak membatalkan wudlu’ dst.

[3] بغية المسترشدين ص235 – 236

( مسئلة ي ش ) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزم نفيه بأن ولدت لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضه وثم قرينة بزناها ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدت لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتقي منه إلا بللعان والنفي تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولاعبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 327)

(قوله: لا مخلوقة من ماء زناه) أي لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه: إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف الامام أبي حنيفة رضي الله عنه.ومثل المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا، وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له، ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية، فإنها يحرم عليها ولدها بالاجماع.والفرق أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها، والولد

انفصل من المرأة وهو إنسان كامل

[4] مصنف ابن أبي شيبة – (ج 8 / ص 374(

(21) مسألة النكاح بغير ولي (1) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله (ص) : (أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل – قالها ثلاثا – فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له).

[5] بغية المسترشدين ص 249 – 250

( مسئلة ) ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد عنقاء في حديث الولد للفراش الخ إذا كانت المرأة فراشا لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوبا لصاحب الفراش لا إلى الزاني فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهرا ولا باطنا وإن استلحقه ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بإمرأة وأحبلها تزوجها واستلحق الولد فورثه وورثه زاعما سترها وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحدا السكوت عنها فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني وعدم نقض الوضوء بمسهن أبدا ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخوته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحا بلا ولي فهذه أعظم وأشنع إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة وأي ستر وقد جاء شيئا فريا وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين وكل من استحل هذا فهو كافر مرتد خارج عن دين الإسلام فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير فيجب مؤكدا على ولاة الأمور زجرهم عن ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر ( مسئلة ي ) حملت إمرأة وولدت ولم تقر بالزنا لم يلزمها الحد إذ لا يلزم الحد إلا ببينة أو إقرار أو لعان زوج أو علم السيد بالنسبة إلى قنة إذ قد توطأ المرأة بشبهة أو وهي نائمة أو سكرانة بعذر أو مجنونة أو مكرهة أو تستدخل منيا من غير إيلاج ونحو ذلك فتحبل منه ولا يوجب حدا للشبهة فعلم أن كل امرأة حملت وأتت بولد إن أمكن لحوقه بزوجها لحقه ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن لم يكن كأن طالت غيبة الزوج بمحل لا يمكن اجتماعهما عادة كان حكم الحمل كالزنا بالنسبة لعدم وجوب العدة وجوز انكاحها وطئها وكالشبهة بالنسبة لدرء الحد والقذف واجتناب سوء الظن نعم إن كانت قليلة الحياء والتقوى كثيرة الخلوة بالأجانب والتزين لهم وتحدث الناس بقذفها عزرها الإمام بما يزجر أمثالها عن هذا الفعل

Secara spesifik sebenarnya ada lima pendapat berbeda tentang hukum menikahi wanita pezina :

1. Mutlak tidak sah

Didukung oleh Ali, Aisyah, dan Bara’ ibn ‘Azib. Serta masing-masing satu riwayat Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas’ud, dan Hasan Bashri (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, al-Mughni Ibnu Qudamah 7/518, Tafsir al-Alusi 13/326). Pandangan ini didasarkan pada QS. An-Nur: 3, yakni

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

2. Mutlak sah

Didukung oleh asy-Syafi’ie dan madzhabnya (al-Hawi al-Kabir 9/497-498). Kalangan Syafi’iyah berargumen pada ayat 24 QS. An-Nisa:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.”

Ayat an-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina. Dikuatkan dengan sabda Nabi SAW:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

“Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan/menjadikan mahram pada (orang) yang halal” (HR. ibnu Majah dan Baihaqi).

Abu Bakar berkata: Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya.

Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, al-Mawardi (al-Hawi al-Kabir 9/494) menyebut ada tiga takwilan terhadap ayat ini:

- Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.

- Ibnu Abbas mengartikan kata ‘yankihu’ dengan ‘bersetubuh’, sehingga maksud ayat tersebut: “Laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan (dengan) perempuan yang berzina…dst.”

- Menurut Sa’id ibn Musayyab telah dinasakh oleh QS. An-Nisa ayat 3:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.”

3. Sah dengan syarat selama menikah tidak berhubungan badan dengan istri sampai dia melahirkan

Didukung oleh Abu Hanifah dalam satu riwayat (asy-Syarh al-Kabir 7/502-503, al-Hawi al-Kabir 9/497-498).

Abu Hanifah berargumen meskipun sah dinikahi, tapi tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan. Termaktub dalam hadits:

لَا تَسْقِ بِمَائِكَ زَرْعَ غَيْرِكَ

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani)nya ke tanaman [35] orang lain” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

4. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan (istibra’)

Didukung oleh Rabi’ah, Sufyan Tsauri, Malik, Auza’ie, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain (al-Hawi al-Kabir 9/497-498, asy-Syarh al-Kabir 7/502-503). Mereka berpendapat wanita hamil zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah QS. Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil itu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan.”

Disebutkan juga dalam hadits:

أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ

“Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali haidh” (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Ad-Darimi).

5. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita istibra’ plus telah bertaubat

Didukung oleh Abu Ubaidah, Qatadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq (al-Hawi al-Kabir 9/492-493, Tafsir Ibnu Katsir 6/9-10).

Ibnu Qudamah (Syarhu Kabir 7/504) menjelaskan bahwa sesuai bunyi terakhir ayat 3 surat An-Nur, ‘wa hurrima dzalika ‘alal mukminin’, keharaman menikahi pezina diperuntukkan bagi orang mukmin (yang sempurna). Sehingga ketika telah bertaubat dari zina leburlah dosa, kembali menjadi bagian dari orang-orang mukmin, dan hukum haram baru bisa terhapus. Sebagaimana hadits:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

“Seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya” (HR. Hakim, Ibnu Majah, Thabrani, dan Baihaqi).

Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, “Jika keduanya telah bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)” (Al-Muhalla 9/ 475).

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ataupun orang lain. Dari sudut pandang Syafi’iyah karena hamil hasil zina tidak ada kehormatan apapun yang perlu dijaga seperti percampuran nasab. Dari perspektif ulama lainnya karena telah disyaratkan tidak adanya hubungan badan.  Tersebut dalam Bughyah :

(مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.

الكتاب : بغية المسترشدين ص419

Juga dalam Mughni Ibnu Qudamah :

فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره

[ المغني - ابن قدامة ] ج7 ص518

Jadi jika melihat kembali pada kasus awal, apakah nikahnya harus diulang ? Maka jawabannya jelas tidak. Sebab menurut Syafi’iyah dan satu riwayat Abu Hanifah nikahnya telah sah sejak awal. Wallahu a’lam

Read More

HUKUM TALAK VIA SMS

 

HUKUM TALAK VIA SMS
 

Deskripsi masalah :

Seorang suami mencerai istrinya dengan menggunakan kalimat talak yang shorih (jelas). Kalimat talak tersebut ia sampaikan menggunakan alat elektronik berupa ponsel via SMS. Karena SMS berisi kalimat talak yang ia kirimkan kepada istrinya itu tertunda pengirimannya (pending) akibat sinyal yang tidak bagus atau sebab lainnya, ia mengirimnya lagi dengan maksud supaya cepat terkirim. Saat sinyal handphone sudah bagus, sang istri menerima SMS dari suaminya sebanyak dua kali.

Pertanyaan:

a. Apakah talak via SMS itu dianggap sah (jatuh talak) ? Dan
apa saja persyaratan sahnya talak via SMS tersebut ?

b. Dalam kasus diatas berapakah hitungan talak yang dianggap
sah ?

 

Jawaban:

a. Sah dengan syarat niat talak, atau dilafazkan saat menulis atau sesudahnya.
Karena talak dengan tulisan termasuk kinayah.
Perlu diketahui bahwa talak dengan tulisan tidak syarat terkirim kepada istri .

Keterangan, dari kitab:

1. Fat-hul Mu’in (I’anatut Thalibin juz IV halaman 16, maktabah syamilah)

فَرْعٌ لَوْ كَتَبَ صَرِيْحَ طَلَاقٍ أَوْ كِنَايَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ فَلَغْوٌ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ حَالَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِصَرِيْحَ مَا كَتَبَهُ نَعَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْتُ قِرَاءَةَ الْمَكْتُوْبِ لَا الطَّلَاقَ

2.Hasyiyah Al-Jamal ‘Alaa Syarhil Manhaj juz 18 halaman 138-142, maktabah syamilah, 4/332-333, cet. Daar Ihya at Turats al ‘Arabi, Beirut:

( فَرْعٌ ) كَتَبَ أَنْتِ أَوْ زَوْجَتِيْ طَالِقٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ طَلُقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ كِتَابُهُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيْقٌ فِيْ إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ قُرِنَتْ بِالنِّيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالْحِكَايَةَ وَتَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَالْمِدَادِ وَغَيْرِهَا

3. al-Muhadzdzab juz II halaman 83, maktabah syamilah:

فَصْلٌ إِذَا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِلَفْظٍ صَرِيْحٍ وَلَمْ يَنْوِ لَمْ يَقَعْ اَلطَّلَاقُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِلُ إِيْـقَاعَ الطَّلَاقِ وَتَحْتَمِلُ امْتِحَانَ الْخَطِّ فَلَمْ يَقَعْ اَلطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِهَا وَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ فَفِيْهِ قَوْلَانِ قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الْقَوْلِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ كِالْإشَارَةِ وَقَالَ فِي الْأُمِّ هُوَ طَلَاقٌ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهَا حُرُوْفٌ يُفْهَمُ مِنْهَا الطَّلَاقُ فَجَازَ أَنْ يَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ كَالنُّطْقِ

b.Talak dihitung SATU, karena yang kedua tidak diniati talak, tujuannya hanya supaya cepat terkirim

Keterangan, dari kitab:

3. Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra juz IV halaman 159 s/d 161, maktabah syamilah:

فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ بِهِ لَمْ يَقَعْ بِطَالِقًا ( ( ( بِطَلَاقِهِ ) ) ) شَيْءٌ لِأُمُوْرٍ مِنْهَا…… وَمِنْهَا أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَيَّدَ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ فِيْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ ثَلَاثٌ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّأْكِيْدَ بِمَا إذَا رَفَعَ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَّنَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمَا عَنِ الْعَبَّادِيِّ قَالَ فِي الْأُمِّ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقًا وَقَعَ طَلْقَةٌ وَسُئِلَ عَنْ مُرَادِهِ بِقَوْلِهِ طَالِقًا فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ الْحَالَ طَلُقَتْ ثَانِيَةً لِأَنَّ الْحَالَ فِيْ مَعْنَى الصِّفَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ تَقَدُّمِ طَلْقَةٍ عَلَيْكِ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ طَلْقَةً أُخْرَى وَقَعَتْ ثَانِيَةً أَيْضًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ التَّأْكِيْدَ وَإِفْهَامَ الْأُوْلَى قُبِلَ مِنْهُ

2. Bughyatul Mustarsyidin halaman 474, maktabah syamilah (halaman 225, cetakan Al-Alawiyyah):

(مَسْأَلَةٌ : ك) : كَرَّرَ صَرَائِحَ الطَّلَاقِ أَوْ كِنَايَاتِهِ وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ، كَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَّقْتُكِ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ , أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ مُفَارَقَةٌ مُسَرَّحَةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ اِعْتَدِّيْ اُخْرُجِيْ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيْدَ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَصَدَ الْاِسْتِئْنَاف َ أَوْ أَطْلَقَ تَعَدَّدَ

Read More

HUKUM GADAI SAWAH

 HUKUM GADAI SAWAH



DESKRIPSI MASALAH
Sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat, kalo menggadai sawah. Maka sawah milik peminjam uang diberikan ke pemberi pinjaman  dan di kelola pihak pemberi pinjaman semisal sampai kurung waktu 2 tahun/dijadikan jaminan istilahnya.
Setelah hutang dilunasi baru sawah tersebut dikembalikan ke pemiliknya.

PERTANYAAN
1. Bagaimana hukum praktek gadai demikian?

JAWABAN
Tafsil:
a. Jika diawal akad terjadi syarat untuk pemanfaatan sawah sebagai jaminan hutangnya (gadai), maka praktek gadai demikian tidak sah dan tidak diperbolehkan karena termasuk riba.

b. Jika tidak adanya syarat  dalam akad namun sudah menjadi tradisi tentang pemanfaatan barang gadai (jaminan), maka terjadi khilaf diantara ulama:
- Menurut pendapat al-Jumhur  (mayoritas ulama), boleh.
- Menurut pendapat imam al- Qofal, tidak boleh.

CATATAN
1. Praktek peminjaman uang yang  mengambil kemanfaatan seperti mengembalikan lebih dari nominal hutangnya atau mendapat kemanfaatan menggunakan barang yang dijadikan jaminan (gadai), maka termasuk riba yang diharomkan.

2. Pada dasarnya hak milik manfaat barang gadaian dimiliki oleh pemilik barang, bukan pemberi hutang. Maka pemanfaatan barang gadaian oleh orang lain harus seizin pemiliknya.

3. Praktek yang aman dari permasalahan gadai sawah seperti dalam deskripsi diantaranya adalah:
- Pihak yang berhutang  meminjamkan sawah ke pemberi hutang untuk dimanfaatkan (akad i'aroh) dan bukan atas nama jaminan karena telah meminjam uang.
- Pihak yang berhutang sebelumnya bernazar ke pemberi hutang akan memberi kemanfaatan sawah jika memberinya hutang, praktek demikian sah menurut seikh at-Thombadawi.

REFERENSI

١. إعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٥٣
( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض…. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا
( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد

٢. [نووي الجاوي ,نهاية الزين ,ص ٢٤٢ ]
وَلَا يجوز قرض نقد أَو غَيره إِن اقْترن بِشَرْط جر نفع مقرض كرد زِيَادَة أورد جيد عَن رَدِيء لخَبر فضَالة بن عبيد رَضِي الله عَنهُ كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا أَي كل قرض شَرط فِيهِ مَا يجر إِلَى الْمقْرض مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا فَإِن فعل ذَلِك فسد العقد حَيْثُ وَقع الشَّرْط فِي صلب العقد أما لَو توافقا على ذَلِك وَلم يَقع شَرط فِي العقد فَلَا فَسَاد وَمن شَرط الْمَنْفَعَة الْقَرْض لمن يسْتَأْجر ملكه أَي مثلا بِأَكْثَرَ من قِيمَته لأجل الْقَرْض إِن وَقع ذَلِك شرطا فِي صلب العقد إِذْ هُوَ حِينَئِذٍ حرَام إِجْمَاعًا وَإِلَّا كره عندنَا وَحرم عِنْد كثير من الْعلمَاء وَجَاز فِي الْقَرْض شَرط رهن وَشرط كَفِيل وَلَا بُد من تعيينهما وَشرط إِقْرَار أَو إِشْهَاد عِنْد حَاكم لِأَن هَذِه الْأُمُور توثقات لَا مَنَافِع زَائِدَة

٣. الأشباه والنظائر ج ١ ص ١٩٢
و منها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا و قال القفال : نعم

٤. [مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٢٨/٧]
ب- انتفاع المرتهن بالمرهون:
علمنا أن عقد الرهن يُقصد به التوثق للدْين، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة، ليمكن بيعها واستيفاء الدَّيْن من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن.
وعليه: فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي: فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإذا فعل ذلك كان متعدِّياً وضامناً للمرهون.
وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟
ينبغي ان نفرِّق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقاً لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له، وبين أن يكون مع العقد ومشروطاً فيه:
فإن كان مع العقد ومشروطاً فيه كان شرطاً فاسداً، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق - كما علمت - لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن.
ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يُلتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعيف.
وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطاً في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرّف في ملكه بما لا يضيّع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه بانتفاعه به لا يخرج من يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.

٥. [الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٤٤/٤]
(وَيَجُوزُ أَنْ) (يَسْتَعِيرَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ) بِدَيْنِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ ضِمْنًا كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: ارْهَنْ عَبْدَك عَلَى دَيْنِي

٦. [البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٤٢١/٢]
وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي، فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته: والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة، وممن أفتى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الاهدل. (والله أعلم).

Habiby Hasbullah Suhaimi Qusyairi #fypfoto Ngaji Fiqih semua orang #bahtsulmasail #pengikut

Read More

Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk

 

 

 

 

Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk

 

Perlu diketahui bahwa orang yang mabuk itu ada dalam dua keadaan:

Pertama, orang yang mabuk dalam keadaan tidak sengaja. Misalnya karena mengkonsumsi suatu makanan malah jadi mabuk padahal tidak disengaja untuk mabuk, lalu dalam keadaan seperti itu ia mentalak istrinya. Misal lainnya adalah seperti mabuk dalam keadaan dipaksa. Kondisi seperti ini tidaklah jatuh talak berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para ulama.

Kedua, orang yang mabuk dalam keadaan sengaja. Seperti seseorang yang meminum miras dalam keadaan tahu dan atas pilihannya sendiri, lalu dalam kondisi semacam itu ia mentalak istrinya. Hukum talak dalam kondisi kedua ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa talaknya itu jatuh. Sedangkan ulama lainnya seperti pendapat lama dari Imam Asy Syafi’i, pendapat yang dipilih oleh Al Muzani (murid Imam Asy Syafi’i), pendapat Ath Thohawi (salah seorang ulama besar Hanafiyah) dan pendapat lain dari Imam Ahmad, menyatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk sama sekali tidaklah sah entah mabuknya disengaja ataukah tidak. Pendapat terakhir ini menjadi pendapat Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyah sebagaimana perkataan yang akan kami nukil.

Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah yang menyatakan tidak sahnya talak dalam keadaan mabuk meski mabuknya dengan sengaja atas pilihan sendiri. Alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (QS. An Nisa: 43). Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa perkataan orang yang mabuk tidak teranggap karena ia sendiri tidak mengetahui apa yang ia ucap. Shalat dan ibadahnya tidaklah sah karena saat itu ia tidak berakal. Begitu pula kita lebih pantas lagi katakan dalam hal akad seperti talak, yaitu talaknya tidak sah karena ia semisal orang yang tidur dan orang yang gila (sama-sama tidak memiliki niat).

Kedua, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Setiap amalan tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907). Orang yang mabuk tentu saja tidak memiliki niat dan tidak memiliki maksud. Padahal berbagai macam akad (termasuk talak) disyaratkan dengan adanya niat.

Ketiga, riwayat shahih dari ‘Utsman radhiyallahu ’anhu, ia berkata,

كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقُ النَّشْوَانِ وَ طَلاَقُ المجْنُوْنَ

“Setiap talak itu boleh (sah) selain talak yang dilakukan oleh orang yang mabuk atau orang yang gila.” (HR. Sa’id bin Manshur 1112, ‘Abdur Rozaq 12308, Ibnu Abi Syaibah 5/39, Al Baihaqi 7/359. Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih). Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فِيمَا أَعْلَمُ

“Selama yang kami ketahui tidak didapati dari para sahabat yang menyelisihi perkataan ‘Utsman.” (Majmu’ Al Fatawa, 33/102)

Keempat, riwayat dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz bahwasanya beliau didatangkan seseorang yang telah mentalak istrinya sedangkan ia dalam keadaan mabuk. Ia pun bersumpah pada Allah yang tidak ilah yang berhak disembah selain Dia bahwa ia benar-benar melakukan talak namun dalam keadaan tidak sadar. Ia bersumpah. Namun istrinya dikembalikan padanya. Dan laki-laki tersebut terkena hukuman had. (HR. Sa’id bin Manshur 1110 dan Ibnu Abi Syaibah 5/39. Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Kelima, Ibnu Taimiyah memberi penjelasan, “Orang yang mabuk sudah jelas bahwa ia memang bermaksiat ketika mabuk. Saat dalam keadaan mabuk, ia tidak mengetahui apa yang ia katakan. Jika ia tidak tahu ucapan yang ia keluarkan, maka tentu ia berkata tanpa niat. Padahal dalam hadits disebutkan, “Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya”. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang bisa gila karena mengkonsumsi sesuatu. Jika ia gila walaupun asalnya karena maksiat yang ia lakukan, maka tetap talaknya tidak sah. Begitu pula perkataan yang lain yang muncul darinya juga tidak sah. Jika setiap orang memperhatikan tujuan dan maksud syari’at, jelaslah baginya bahwa pendapat yang benar adalah yang menyatakan talak orang yang mabuk tidaklah sah. Pendapat yang menyatakan bahwa talak dari orang yang mabuk itu sah, bukanlah pendapat yang dibangun di atas argumen yang kuat. … Yang benar dalam hal ini, talak dalam keadaan mabuk itu tidaklah jatuh kecuali jika orang tersebut menyadari apa yang ia ucap. Sebagaimana pula shalat orang yang mabuk tidaklah sah. Jika shalatnya tidak sah, maka demikian pula dalam hal talak. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. Wallahu a’lam.” (Majmu’ Al Fatawa, 33/103)

Dari bahasan ringkas di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang mabuk dalam keadaan tidak sengaja atau bahkan sengaja, talaknya tidak sah karena saat mabuk tidak memiliki akal sehingga tidak ada niat.

Wallahu a’lam. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat.

 

Referensi:

Majmu’ Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, terbitan Darul Wafa’, cetakan ketiga, 1426 H.

Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyah.

 

Read More

Penghasilan sebab Ghasab, Haramkah?

 

Penghasilan sebab Ghasab, Haramkah?

 

Menggunakan sesuatu tanpa izin termasuk dalam keumuman ayat tentang larangan memakan harta orang lain dengan batil. Allah Swt. berfirman:

 وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 

 Artinya, "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil," (Al-Baqarah [2]:188)

Dalam pandangan fiqih menguasai manfaat yang dimiliki orang lain secara zalim, menggunakan tanpa izin disebut dengan ghasab yang hukumnya haram. Hal ini sebagaimana dijelaskan Imam Zainuddin al-Malibari dalam Fathul Mu'in, [Beirut, Darul Ibnu Hazm, t.t: 281) sebagai berikut:

 فصل [في بيان أحكام الغصب] الغصب: استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب دابة غيره واستخدام عبده

 Artinya, "Penjelasan tentang Hukum Ghasab (perampasan). Ghasab adalah menguasai hak orang lain, meskipun berupa manfaat, seperti mengusir orang yang duduk di masjid atau pasar tanpa hak, atau duduk di atas tikar milik orang lain meskipun tidak memindahkannya, mengusir seseorang dari rumahnya meskipun ia tidak memasukinya, atau menunggangi hewan milik orang lain, dan memanfaatkan budaknya."

Konsekuensi perbuatan ghasab ini selain berdosa juga harus mengganti jika mempunyai nilai dan harga karena bukan didapatkan secara gratis, atau meminta penghalalan (istihlal) dari yang bersangkutan.

Selama jual beli yang dilakukan sesuai syariat, yaitu memenuhi rukun dan syaratnya, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, serta komoditi yang ditransaksikan legal menurut syara' dan hukum negara, maka keuntungan yang didapatkannya adalah halal.

Dalam sebuah kasus tentang permasalahan seseorang yang meng-ghasab sebuah panah kemudian panahnya digunakan untuk berburu, maka hak milik hasil buruannya itu adalah pelaku ghasab tersebut. Hanya saja, pelaku ini wajib memberikan biaya penggunaan panah tersebut kepada pemiliknya. Berikut selengkapnya dijelaskan oleh Imam al-Baghawi dalam kitab at-Tahdzib fi Fiqhis Syafi'i, (Beirut, Darul Kutub Ilmiyah, 1997: VIII/27).

 ولو غصب رجل سهمًا، فاصطاد به: كان الصيد للغاصب، وكذلك: لو غصب شبكة، فنصبها، فتعلق بها صيد-: كان للغاصب، وعليه أجر مثل السهم، والشبكة للمالك

 Artinya, “Jika seseorang meng-ghasab sebuah panah, lalu berburu dengannya, maka hasil buruannya menjadi milik si peng-ghasab. Begitu pula jika seseorang meng-ghasab jaring, lalu memasangnya, dan mendapatkan tangkapan, maka hasil tangkapannya adalah milik si peng-ghasab. Namun, dia wajib membayar sewa atau biaya (ujrah mitsil) penggunaan panah dan jaring tersebut kepada pemiliknya."

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari jual beli online dengan sarana HP yang sistemnya di update dengan jaringan wifi ghasab adalah halal, selama jual beli yang dilakukan telah sesuai syariat, yakni memenuhi rukun dan syarat jual beli, tidak mengandung penipuan, serta komoditi yang ditansaksikan legal menurut syara' dan hukum Negara. Namun demikian, ia berkewajiban mengganti biaya penggunaan wifi yang digunakan tanpa izin atau meminta kehalalanya kepada pihak yang bersangkutan atau pemiliknya. Wallahu a'lam.

 

Read More