Masa Keemasan NTB Di Bawah Kendali Akademisi dan Politisi

Masa Keemasan NTB Di Bawah Kendali Akademisi dan Politisi

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini beribu kota di Mataram dan memiliki 10 Kabupaten dan Kota. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara masyarakat Bima (suku Mbojo) dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam, yaitu sekitar 94%.

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat (1958-1968) digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs. H. Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode (1988-1998), sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998. Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan rampung pada pertengahan 2009. Selanjutnya, tampuk pemerintahan berpindah ke Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM (2008-2013) dan pada periode keduanya Dr. KH. M. Zainul Majdi berpasangan dengan H. Muhammad Amin SH., M. Si. (2013-2018) mengusung NTB yang Beriman dan Berdaya Saing, Pembangunan Islamic Center, dan diresmikannya KEK Mandalika di Lombok Tengah.

Kini, diusianya yang ke-61 Provinsi NTB di bawah kendali Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang mana keduanya merupakan akademisi dan politisi. Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. (lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 18 Mei 1972; umur 47 tahun) adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menjabat sejak 19 September 2018. Akrab disapa Bang Zul, Zulkieflimansyah adalah politisi muda yang terpandang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bang Zul terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Banten II (Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon). Sejak 2011 Bang Zul bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan dan untuk periode 2014-2019 Bang Zul menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI. Pada bulan April tahun 2016, ia dipindahkan menjadi anggota Komisi VII DPR-RI. Sebelum terjun ke politik di 2004, Bang Zul dikenal sebagai salah satu putra terpintar bangsa dan akademisi. Di 2003 Bang Zul dinobatkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Peneliti Muda Terbaik Indonesia (bidang ekonomi & manajemen). Sederet prestasi di diperolehnya di dunia penelitian dan menjadi Senior Research Fellow, Kennedy School of Government, Harvard University di Amerika Serikat, menjabat sebagai Direktur Riset Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan diberi kepercayaan sebagai Pemimpin Program Extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Adapun wakilnya adalah Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. (lahir di Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 29 November 1968; umur 51 tahun) adalah akademisi dan politisi Indonesia. Ia menjabat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023. Beliau telah menempuh pendidikan hingga mendapat gelar Doktor di Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan, S1 dan S2-nya, beliau tempuh di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan Universitas Negeri Surakarta. Sebelum menjabat Wakil Gubernur NTB, beliau merupakan General Foreman di PT. Newmont Nusa Tenggara (2000-2009), Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2009-2013 dan Rektor Universitas Hamzanwadi (2012 s.d. sekarang).

Gubernur dan wakilnya berkomitmen untuk mewujudkan SDM unggul menuju peradaban besar NTB Gemilang. Dalam mewujudkan hal tersebut, pengiriman 1000 anak-anak muda NTB untuk pendidikan dan sekolah di luar negeri, salah satu jawabannya. Kebijakan beasiswa pendidikan dan mengirimkan mahasiswa ke luar negeri bukanlah semata agar mereka mendapatkan gelar dan nilai akademis. Tetapi yang jauh lebih utama dari itu adalah hadirnya generasi muda dan masyarakat NTB yang unggul kelak di kemudian hari. Pengiriman untuk belajar ke luar negeri, merupakan implementasi dari ajaran berhijrah yang dianjurkan  oleh semua agama besar di dunia. Agar ummatnya senantiasa berpetualang, berziarah ke tempat baru untuk menaklukkan hidup yang lebih besar.  Dan mengenal perkembangan dunia luar yang begitu luas, kaya, beragam, dan tidak hanya terkurung pada mindset atau pikiran yang kerdil. Pengiriman tersebut, bukan karena kualitas pendidikan di dalam negeri lebih rendah. Dibandingkan kualitas di luar negeri  seperti Polandia, Inggris, Jepang, Korea, Cina. Bahkan dari sisi kualitas, tidak sedikit lembaga pendidikan di dalam negeri yang kedisiplinannya, dosen dan fasilitasnya jauh lebih hebat dari negara-negara tersebut. Namun, pengiriman itu untuk membangun cara pandang atau mindset yang lebih luas, membangun jaringan dan kemampuan berinteraksi di tengah percaturan global yang kian kompetitif. Dengan program, Sekolahkan ke luar negeri, tumbuhkan semangat entrepreneurship di kalangan anak muda adalah jalan pintas menghadapi hukum perubahan zaman yang membutuhkan SDM unggul sebagai aktor utama pembangunan bangsa, di masa kini maupun  di masa depan. Di samping itu, dengan 1000 beasiswa ke luar negeri dan 1000 pengusaha muda akan mampu menggoncangkan NTB dan negeri tercinta ini. Dengan demikian, NTB semakin mendunia. Di bawah kepemimpinan keduanya juga, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi yang pertama mendeklarasikan Calendar of Event (CoE) untuk 2019, dengan empat perhelatan yang masuk 100 Top Event Nasional dari total 18 perhelatan. Selamat HUT NTB 17 Desember 2019 yang ke-61, NTB semakin gemilang.